Pramuka Kaltara Menyapa Demokrasi, Dukung Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu

TANJUNG SELOR — Gerakan Pramuka kini tak hanya dikenal sebagai wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda. Di Kalimantan Utara (Kaltara), organisasi ini juga disiapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga martabat demokrasi melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara.

Langkah ini bukan sekadar membentuk wadah baru di tubuh Pramuka, tetapi juga menanamkan nilai-nilai partisipasi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa.

Saka Adhyasta Pemilu akan menjadi tempat belajar sekaligus praktik bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk memahami proses demokrasi dan mencegah pelanggaran pemilu sejak dini.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum (Orgakum) Kwartir Daerah (Kwarda) Kaltara, Kak Setyoningsih, menjelaskan bahwa proses pembentukan Saka Adhyasta dilakukan secara berjenjang dan melibatkan seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.

“Bawaslu provinsi berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten agar bekerja sama dengan Kwartir Cabang se-Kaltara untuk membentuk Saka Rintisan Bawaslu di tingkat kabupaten,” ujar Kak Setyoningsih Saat Audiensi Bawaslu Kaltara di Ruangan Rapat Biro Hukum Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, 4 November 2025.

Pihaknya menjelaskan bahwa setelah terbentuk di tingkat cabang, Kwartir Daerah akan mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk struktur pengurus Saka, termasuk pengurus harian dan Majelis Pembimbing. Proses rekrutmen anggota pun segera dilakukan, dengan fokus pada pelajar dan mahasiswa yang aktif di Gerakan Pramuka.

Sementara itu, Kak Harry, salah satu penggerak pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Kaltara, menegaskan bahwa wadah ini memiliki misi penting bagi generasi muda.

Dengan semangat kolaborasi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka, Kaltara menjadi salah satu provinsi yang aktif mendorong pendidikan politik sejak dini. Salah satu langkah yakni membangun generasi muda yang tidak hanya peduli, tetapi juga berani menjaga kejujuran demokrasi Indonesia.

Lebih baru Lebih lama